Pemrov DKI Didesak Rancang Kebijakan Pendidikan Gratis SD-SMA buat Sekolah Negeri dan Swasta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta didesak untuk merancang kebijakan pendidikan gratis dari jenjang SD sampai SMA di seluruh sekolah.

Selama ini sekolah gratis hanya ada di sekolah negeri, sedangkan di sekolah swasta para orang tua harus membayar iuran hingga uang gedung.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, Jakarta memerlukan program pendidikan gratis untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Dengan begitu, bisa mendongkrak perekonomian status ekonomi masyarakat karena dengan sekolah maka potensi mendapat pekerjaan juga meningkat.

Menurutnya, pemerintah harus membuat perencanaan program pendidikan gratis untuk seluruh sekolah negeri ataupun swasta.

Dengan memperbaiki sistem pendidikan, tentu bisa meningkatkan derajat keluarga atau paling penting tidak ada lagi anak putus sekolah karena tidak memiliki biaya.

“Pangkal dari semua ini kalau kita mau meningkatkan status orang, mau meningkatkan ekonomi orang, derajat orang, jadi yang yang kita harus perbaiki adalah pendidikan,” ujar Baco pada Senin (18/3/2024).

Baco mengatakan, sekolah gratis diharapkan bisa menyelesaikan polemik soal penyaluran bantuan sosial (bansos) pendidikan secara merata.

Selama ini, banyak pelajar dari keluarga status ekonomi kurang mampu justru tidak dapat kesempatan masuk ke sekolah negeri sehingga mereka harus membayar iuran.

Ironinya, mereka juga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini telah menemui Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Plt Kadisdik DKI Jakarta untuk membicarakan wacana ini.

“Dengan konsep sekolah gratis akan menyelesaikan banyak masalah dan enggak perlu lagi kita geser anggarannya seperti saat ini, enggak konsisten gitu loh,” kata dia.

Baco menilai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga tidak menjadi solusi jitu dalam pemerataan bantuan dan ketepatan sasaran.

Dia berujar, justru banyak menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat.

“Melihat data selama ini terkait DTKS, KJP masalahnya nggak habis-habis, sehingga ketika ada masalah kita keluar uang lagi. Untuk menyelesaikan masalah keluar uang lagi, waktu lagi, keluar tenaga lagi,” pungkas dia. (faf) 

sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/18/pemrov-dki-didesak-rancang-kebijakan-pendidikan-gratis-sd-sma-buat-sekolah-negeri-dan-swasta.