• SMK NEGERI 3 PEKALONGAN
  • STM Pembangunan

Badan Akreditasi Nasional Siapkan Sistem Baru dalam Manajemen Akreditasi

Jakarta, 22 Desember 2020 --- Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mereformasi kualitas manajemen sistem akreditasi sekolah/madrasah. Perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh BAN S/M mencakup pada level mendasar yaitu merancang sistem baru yang responsif terhadap digitalisasi. Harapannya, dengan sistem dashboard monitoring secara otomatis dapat memberi notifikasi jika ada sekolah/madrasah yang kualitasnya menurun dengan sistem peringatan terkomputerisasi.
 
Ketua Badan Akreditasi Nasional/Sekolah dan Madrasah (BAN/S-M), Toni Toharudin mengatakan, jumlah sekolah yang terakreditasi di Indonesia semakin banyak. Begitupun sekolah dengan status A dan B yang makin meningkat kuantitasnya. “Kami telah melakukan akreditasi sebayak kurang lebih 5.000 sekolah pada tahun 2020 ini,” ujar Toni dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (22/12).
 
Toni menjelaskan, ada tiga sasaran akreditasi yaitu adanya indikasi penurunan kinerja menurut dashboard, sekolah/madrasah ingin meningkatkan status akreditasi, dan laporan masyarakat yang terverifikasi. Namun, karena dashboard mendapatkan data berjenis sekunder yang berasal dari basis data kementerian yang terintegrasi, dashboard baru akan efektif jika data memiliki integritas.
 
Adapun data yang dimaksud adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud, Education Management Information System (Emis) milik Kementerian Agama, serta data Asesmen Kompetensi Minimal, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar yang terpadu dalam Asesmen Nasional.
 
Pada sistem penetapan akreditasi sekolah/madrasah, peran asesor juga tidak kalah penting dalam memberikan penilaian. Asesor diharapkan dengan jujur memberikan penilaian berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. BAN-S/M sendiri terus melakukan pelatihan kepada asesor untuk nantinya siap turun ke lapangan. “Kami juga melakukan filterisasi kepada para asesor untuk memberikan asesor yang berkualitas dan kami juga terus melakukan pelatihan kepada para asesor,” imbuhnya.
 
Menanggapi permasalahan akreditasi pada sekolah di daerah 3T, BAN-S/M tengah mengkaji instrumen untuk akreditasi pada daerah tersebut. Toni mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kriteria untuk mengakreditasi sekolah di daerah 3T.
 
Dalam kesempatan tersebut, Toni Toharudin menyampaikan, penting bagi BAN-S/M mengevaluasi diri setelah 20 tahun akreditasi berjalan. Hal ini dikarenakan akreditasi satuan pendidikan merupakan salah satu bagian penting transformasi pendidikan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perubahan berjalan akuntabel dan partisipatif.
 
Salah satu cara yang dilakukan oleh BAN-S/M dalam mengevaluasi diri adalah dengan benchmarking kepada akreditasi di negara-negara lain untuk menilai efektivitas akreditasi yang sudah dijalankan. “Walau kuota akreditasi memang ada constraint dari APBN sehingga tidak semua kuotanya bisa terpenuhi. Maka, ada backlog dari tahun ke tahun, misalnya sekolah/madrasah yang sudah habis masa akreditasinya belum bisa terjangkau,” jelas Toni menceritakan hambatan yang dihadapi dalam akreditasi.
 
Pada kesempatan yang sama, Anggota BAN-S/M Capri Anjaya menjelaskan mengenai sistem akreditasi yang dilakukan pada Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Capri mengungkapkan, instrumen akreditasi pada sekolah berstastus SPK berbeda dengan sekolah Nasional. Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Mendikbud No. 31 Tahun 2014, SPK memiliki sistem akreditasi yang berbeda dengan sekolah nasional. Oleh sebab itu, sistem akreditasi yang akan disempurnakan BAN-S/M, patut mengakomodasi karakteristik SPK.
 
SPK merupakan sekolah formal maupun nonformal yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA). Salah satu ketentuan izin operasional SPK adalah harus memiliki kerja sama dengan LPA yang sudah diakui dan terakreditasi di negara asalnya. “Salah satu hambatan sekolah untuk mendapatkan status SPK adalah bekerja sama dengan LPA yang legal dan sudah terakreditasi,” lanjut Capri.
 
Capri Anjaya menerangkan bahwa kurikulum yang diberlakukan oleh SPK merupakan kurikulum asing. Namun begitu, terdapat beberapa kurikulum nasional yang wajib diajarkan pada sekolah tersebut. Di antaranya adalah Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama.
 
Pada kesempatan ini pula, BAN-S/M mengumumkan beberapa pengurus baru di tingkat provinsi untuk periode 2021.
 

No. Provinsi Jabatan
1 BAN-S/M Provinsi NTB
 
Ketua: Dr. Syamsul Hadi, M.Pd
Sekretaris: Ahmad Ikmal S. M.Si
2 BAN-S/M Provinsi Kalimantan Selatan
 
Ketua: Dr. Ali Rachman M.Pd.
Sekretaris: Dr. H. Arif Sri Wiyana, S.Pd., M.Pd.
3 BAN-S/M Provinsi Kalimantan Utara
 
Ketua: Qudratullah Polanagau, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris: Kamaruddin, M.M.
4 BAN-S/M Provinsi Papua Barat
 
Ketua: Tuning Supriyadi, M.Pd.
Sekretaris: Wahono, S.pd.

 (Denty A./Aline R.)
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/12/badan-akreditasi-nasional-siapkan-sistem-baru-dalam-manajemen-akreditasi

Tulisan Lainnya
Penuhi Kebutuhan DUDI, Kemendikbud Tingkatkan Potensi Kepemimpinan Peserta Didik Vokasi

Jakarta, 26 Februari 2021 --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menekankan bahwa tujuan dari program penguatan pendidikan jenjang sarjana terapan (D4)

04/03/2021 14:15 WIB - Administrator
Mendapat Respons Positif, Kemendikbud Lanjutkan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021

Jakarta, 1 Maret 2021 --- Kebijakan bantuan kuota data internet di tahun 2020 mendapatkan tanggapan sangat positif dari masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, di tahun 2021 ini Kemen

04/03/2021 14:12 WIB - Administrator
Pembelajaran Semester Genap 2020/2021 Tetap Mengacu SKB Empat Menteri

Jakarta, 3 Januari 2021 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap

21/01/2021 07:50 WIB - Administrator
Kebutuhan Dunia Kerja Jadi Rujukan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi

Jakarta, 21 Desember 2020 --- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan up

21/01/2021 07:48 WIB - Administrator
Pentingnya Bangun Institusi Pendidikan Vokasi Berkualitas

Surabaya, Kemendikbud - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto menegaskan pentingnya membangun institus

21/01/2021 07:44 WIB - Administrator
Kemendikbud Dorong Link and Match antara Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Denpasar, 11 November 2020 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) menyel

21/11/2020 12:12 WIB - Administrator
Pemerintah Daerah Diberikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka

Jakarta, 20 November 2020 --- Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dala

21/11/2020 11:57 WIB - Administrator
Capaian dan Harapan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid 19

Jakarta, Kemendikbud --- Berbagai penyesuaian kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 menjadi pencapaian tersendiri bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikb

02/11/2020 10:40 WIB - Administrator
Pentingnya Pendampingan Orang Tua pada Pembelajaran Jarak Jauh

Jakarta, Kemendikbud --- Sebagai orang tua dari tiga orang anak yang membutuhkan pendampingan belajar di masa pandemi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

02/11/2020 10:37 WIB - Administrator